"Disnakertrans Kukar menyelenggarakan JOB MARKET FAIR/Pameran Bursa Tenaga Kerja dengan Proses Rekruitmen Secara Langsung dan Terbuka pada Tanggal 19-21 Agustus 2014...Ayo Buruan Bagi yang Belum Memiliki Pekerjaan untuk Mendaftarkan Diri Segera...Formulir Pendaftaran Dapat Diambil di Kantor Disnakertrans pada Setiap Hari Kerja...Ket. Lebih Lanjut Hub. Sdr. Urib Tri Widodo, SE (081347695123), Herwin Setiawan, S.Sos (081347433443), Syahri (085388693635) atau ke Sekretariat Kami di Disnakertrans Kukar Jl. A.P. Pranoto Kel. Sukarame Tenggarong, Telp. 0541 661222 dan 661068"

Berita


Mahasiswa Sinyalir Ada Mafia Migas Di Kukar

Suasana aksi demo yang diterima Asisten IV Bahrul di depan pintu masuk utama  kantor Bupati Kukar di Tenggarong.(joe) - Suasana aksi demo yang diterima Asisten IV Bahrul di depan pintu masuk utama kantor Bupati Kukar di Tenggarong.(joe)

TENGGARONG – Mafia migas ternyata ada di Kutai Kartanegara.  Isu itu merupakan satu diantara beberapa topik yang disuarakan mahasiswa Unikarta Tenggarong saat melakukan aksi demo damai di Tenggarong Kamis (20/11) kemarin. Aksi demo diawali depan SPBU dilanjutkan ke DPRD dan berakhir di Kantor Bupati.


Gabungan organisasi mahasiswa yang ada di Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong yaitu 2 Badan Eksekutif Mahasiswa dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Di kantor Bupati para pendemo diterima Asisten Pemkab Bidang Kesra Bahrul di pintu masuk utama kantor tersebut. Kendati aksi demo berjalan damai namun aparat Shabara dan Dalmas Polres kukar turun dalam jumlah maksimal. Dalam berbagai orasinya pendemo meyakini jika di Kukar juga ada praktek mafia migas. Bentuk dan modus operandinya menurut mereka bermacam macam mulai dari pengetapan di SPBU hingga pengoplosan. “Baik BBM jenis solar maupun premium bersubsidi,” ujar Kordinator lapangan aksi demo Yasir Koceng.

Menurutnya kendati volume migas yang disalah gunakan penyalurannya itu kecil, namun berdampak luas bagi masyarakat bawah. “Terutama para nelayan dan petani baik di kawasan pesisir Kukar hingga hulu Mahakam.  Yasir Koceng juga minta Pemkab Kukar mendesak pemerintah pusat untuk menurunkan harga BBM karena lebih banyak mudarat dari pada manfaatnya.  Diharapkan dengan adanya kenaikan harga BBM Pemkab Kukar yang memiliki otoritas wilayah mampu melakukan kebijakan dengan menyama ratakan harga BBM Solar dan premium bersubsidi. Mulai dari wilayah Pantai hingga hulu. “Sehingga kesejahteraan hidup warga di perkotaan dan desa tidak jomplang,” katanya. 

Sementara menjawab tuntutan para pendemo Asisten Pemkab Bahrul mengatakan jika kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan kebijakan nasional bukan pemerintah di daerah. Pemda hanya bisa melakukan upaya penyesuaian dengan cara menekan dampak dari kenaikan harga itu di setiap sektor kehidupan masyarakat.  Dia juga berjanji menekan dengan berbagai cara agar pemerintah pusat menyikapi dampak dari kenaikan BBM. Bahrul dalam kesempatan itu juga mengungkap program Pemkab Kukar yang dikritisi para pendemo diantara kebijakan Pemkab di bidang pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur. Setelah mendengarkan jawaban Bahrul pelan pelan para pendemo dengan membawa bendera dan poster tuntutan beringsut meninggalkan kantor Bupati Kukar.(umar)