Kukar Perlu Reformasi Birokrasi
Catatan Dari Refleksi Lokakarya Akhir Tahun
TENGGARONG – Lokakarya Refleksi Akhir Tahun (LRAT), bertema Catatan Penting Pembangunan Kukar 2011 belum lama ini digelar Dewan Riset Daerah (DRD) di Pendopo Bupati Tenggarong. LRAT yang dimoderatori Drs M Kasim MSi itu menampilkan empat pembicara yang memaparkan berbagai aspek terutama masalah Ekonomi, Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata Ruang Wilayah, Reformasi Birokrasi hingga penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kinerja Pemkab.
Keempat pembicara itu adalah Sarkowi V Zahry dari Tim WDP Kukar yang juga anggota DPRD Provinsi Kaltim, kemudian Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Unikarta Tenggarong Dr Sabran SE MSi. Juga tampil Ketua Komisi Ekonomi dan Pembangunan pada DRD Kukar Prof Dr Iskandar MSi dan Ir Khalid Imran Ketua Komisi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup juga dari DRD Kukar.
Prof Iskandar dalam makalahnya setebal 27 halamam berjudul Reformasi Birokrasi Menuju Kukar WDP (Wajar Dengan Pengecualian - red) 2012 diantaranya mengatakan tujuan diadakannya Reformasi Birokrasi adalah demi menciptakan mesin birokrasi yang cepat dan tanggap merespon kebutuhan publik. Menurutnya Reformasi Birokrasi juga merupakan upaya sistematis, terpadu dan konprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance. “Sehingga diharapkan mampu mendorong percepatan akselerasi pembangunan dan terwujudnya kebebasan warga negara menentukan nasibnya secara bermartabat,” ujarnya.
Ditambahkan reformasi birokrasi jika dilaksanakan mencakup 3 elemen yaitu kelembagaan, ketata laksanaan dan sumberdaya manusia atau SDM PNS. Karena reformasi kelembagaan termasuk reformasi ketata laksanaan dalam birokrasi adalah prasyarat untuk menjamin berlangsungnya pengelolaan pemerintahan yang demokratis. “Pemerintahan yang demokratis berdampak terhadap sistem ekonomi yang berkeadilan sosial bagi semua,” katanya.
Sedang reformasi SDM PNS sangat strategis karena keberhasilan reformasi birokrasi ditentukan oleh keberhasilan reformasi kepegawaian. Sebab Kelembagaan/SKPD dan ketata laksanaan tanpa didukung SDM yang baik dipastikan tidak akan berjalan maupun berfungsi optimal. Untuk reformasi kepegawaian maka perlu dicermati mulai dari sistem rekruitmen, penggajian atau numerasi, pengukuran kinerja hingga promosi. Sebab aparatur birokrasi di Indonesia adalah penggerak hampir disegenap sektor pembangunan dan pelayanan masyarakat. Upaya-upaya yang tidak sistematis dan komprehensif hanya akan menimbulkan persoalan baru dalam birokrasi. Oleh sebab itu reformasi birokrasi perlu dilakukan agar Kukar nantinya mendapat opini terbaik dari BPK,” ujarnya.
Sementara Ketua Komisi Tata Ruang dan LH pada DRD Kukar Khalid Imran dengan topik makalahnya berjudul RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah – red) Menuju Pembangunan Kukar Yang Berkelanjutan, mengakui jika lahan yang telah dibebani perijinan terjadi tumpang tindih. Menurutnya ini terlihat dari izin pemanfaatan lahan untuk perkebunan, pertambangan batubara dan kawasan hutan lebih besar dari luas wilayah Kukar yang secara administratif yaitu 27.906,4 kilometer persegi.
Menurutnya lahan yang dibebani perijinan dalam wilayah Kukar sesuai rinciannya adalah perkebunan 480.416 hektar, bidang pertambangan batubara 1.466.181 hektar sedang kawasan hutan sesuai SK Menhut No 79/2001 adalah 1.697.584 hektar. “Jika angka angka itu dijumlahkan maka akan melebihi luas wilayah administratif Kukar, dan itu berarti ada lokasi perijinan pemanfaatan lahan yang tumpang tindih,” katanya. Oleh sebab itu lanjutnya jika Kukar ingin melakukan pembangunan ke depan yang berkelanjutan maka diperlukan RTRW secara tertib dan pasti. Karena RTRW berfungsi sebagai alat dan sarana pengendali, pengawasan, penertiban dan evaluasi agar ditaati pihak eksekutif, legislatif maupun pihak masyarakat. “Penataan ruang wilayah yang baik akan menjamin segenap kepentingan baik pemerintah maupun masyarakat secara adil,” demikian katanya.(joe)