"Disnakertrans Kukar menyelenggarakan JOB MARKET FAIR/Pameran Bursa Tenaga Kerja dengan Proses Rekruitmen Secara Langsung dan Terbuka pada Tanggal 19-21 Agustus 2014...Ayo Buruan Bagi yang Belum Memiliki Pekerjaan untuk Mendaftarkan Diri Segera...Formulir Pendaftaran Dapat Diambil di Kantor Disnakertrans pada Setiap Hari Kerja...Ket. Lebih Lanjut Hub. Sdr. Urib Tri Widodo, SE (081347695123), Herwin Setiawan, S.Sos (081347433443), Syahri (085388693635) atau ke Sekretariat Kami di Disnakertrans Kukar Jl. A.P. Pranoto Kel. Sukarame Tenggarong, Telp. 0541 661222 dan 661068"

Berita


Suasana pertemuan antara pejabat Pemkab Kukar dengan rombongan DPRD Kaltim - M. Agri W.
Suasana pertemuan antara pejabat Pemkab Kukar dengan rombongan DPRD Kaltim

Komisi Gabungan DPRD Kaltim Kunjungi Kukar

Plt Bupati Samsuri Aspar (tengah) saat menjelaskan perihal pembangunan di Kukar saat ini - M. Agri W. Plt Bupati Samsuri Aspar (tengah) saat menjelaskan perihal pembangunan di Kukar saat ini

Rombongan DPRD Kaltim melakukan evaluasi dan cross check Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Gubernur Kaltim Yurnalis Ngayoh di Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar). Rombongan DPRD Kaltim yang dipimpin Hatta Zaenal itu disambut Plt Bupati Kukar Samsuri Aspar dan Plt Sekkab Kukar HM Aswin beserta jajarannya di ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Senin (14/4) kemarin.


- - M. Agri W. -

Hatta Zainal memaparkan bahwa kunjungan kerja (kunker) gabungan Komisi DPRD Kaltim ke Pemkab Kukar dalam rangka cross check pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2007 dan cross check LPj Gubernur Kaltim Yurnalis Ngayoh di sidang paripurna DPRD Kaltim.

“Tim harus turun ke daerah untuk melakukan evaluasi dari hasil LPj masa jabatan Gubernur Kaltim lima tahun. Apakah hasil LPj Gubernur Kaltim melalui program yang telah dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun, dapat dirasakan oleh masyarakat Kaltim. Terutama bagi kabupaten dan kota yang menerima dana melalui program dari APBD Kaltim,” paparnya.

Evaluasi yang dilakukan DPRD Kaltim ini juga sebagai masukan membuat rencana pembangunan lima tahun ke depan. Hatta menandaskan bahwa pembangunan yang dilaksanakan Pemprov Kaltim selama lima tahun diyakini belum tercapai secara maksimal. Ada beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi di lapangan. Terutama dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat.

“Informasi yang akurat perlu kami didapatkan untuk mengetahui sejauhmana manfaatnya kepada masyarakat. Fakta-fakta yang kami dapatkan dari kabupaten dan kota akan dijadikan bahan evaluasi untuk menentukan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan. Terutama yang bersinggungan dengan wilayah pembangunan Kaltim,” ujarnya.

Rombongan anggota DPRD Kaltim, Hatta Zainal, M Darlis Patolongi, Martinus F Tennes, Abdul Hadi, Soemarsono, dan HM Agus Santoso, langsung mendapat jawaban dari Samsuri Aspar terkait subsidi yang diberikan Prmprov Kaltim di Kukar 2007.

SUBSIDI PEMPROV
Pemkab Kukar menerima subsidi sebanyak dua tahap yang berasal dari APBD 2007 sebesar Rp 61 miliar dan APBD Perubahan (APBD-P) sebesar Rp 55 miliar.

APBD Kaltim 2007 terbagi menjadi 39 kegiatan dan terealisasi 86 persen. Sedangkan APBD-P terbagi menjadi 39 kegiatan dan hanya dapat dilaksanakan 47 persen. Penyerapan yang tak maksimal ini karena APBD-P baru disahkan Oktober 2007. Sehingga banyak yang tidak dapat dilaksanakan karena perhitungan waktu.

“Subsidi dana dari Provinsi Kaltim yang melalui APBD-P dikelola melalui luncuran 2008,” jelas Samsuri seraya membeberkan permasalahan yang dihadapi Pemkab Kukar.

Samsuri memaparkan bahwa permasalahan yang utama adalah pembangunan untuk membuka isolasi daerah. Karena terdapat sedikitnya lima kecamatan di wilayah Kukar terutama di wilayah Hulu Mahakam masuk katagori terisolasi. Namun, pihaknya telah berupaya untuk membuka dengan membangun beberapa infrastruktur berapa jembatan. Salah satu contohnya adalah Jembatan Martadipura di Kota Bangun.

Jembatan Martadipura sudah selesai dibangun, namun jalan penghubung dari jembatan sampai ke Kecamatan Tabang belum ada. Karena itulah pihak Pemprov Kaltim dimohon dapat merealisasikannya.

“Jika jalan tersebut terealisasi maka lima kecamatan terbebas dari isolasi. Untuk tahun 2008 ini Pemkab Kukar akan membangun 18 jembatan lagi di sepanjang jalur Kota Bangun-Tabang dengan total biaya Rp 113 miliar. Provinsi tinggal menyediakan Rp 35 miliar untuk membangun jalan tersebut,” tandas Samsuri.

Permasalahan lain yang dihadapi Pemkab Kukar adalah peningkatan ruas jalan Loa Janan-Tenggarong, Tenggarong-Kota Bangun, dan Loa Janan-Balikpapan yang merupakan jalan provinsi. Jalan tersebut kondisinya kini sangat memprihatinkan. “Kita berharap Provinsi Kaltim dapat memerioritaskan perbaikan jalan-jalan tersebut,” pintanya.

Pertemuan antara Pemkab Kukar dan DPRD Kaltim kemarin itu juga dihadiri Kepala Dinas Perternakan (Kadisnak) Suriansyah, Kadis Kehutanan (Kadishut) Suwarno W, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Fathan Djunaidi, Kadis Perikanan M Syahran, Sekretaris Bappeda Totok Subroto, Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Mahmudan, dan Kabag Humas dan Protokol Sri Wahyuni. (hmp02)